IMPLEMANTATION OF GOVERNMENT CREDIT CARD IN REGIONAL WORK UNITS IN WONOSOBO REGENCY
Array
DOI:
https://doi.org/10.35310/tsarwatica.v7i1.1517Keywords:
Digitalization, Government Credit Card, Information technology, Non-cash transactions, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)Abstract
The implementation of the Government Credit Card (GCC) is part of the reform in state financial management aimed at enhancing transparency, accountability, and efficiency in budget execution through non-cash transactions. The government encourages the acceleration of financial transaction digitalization at the regional level; however, not all regional governments, including Wonosobo Regency, have implemented the GCC optimally.
This study aims to examine the implementation of the GCC in Regional Work Units (SKPD) in Wonosobo Regency and to identify the challenges faced. The method used is a qualitative approach with a narrative research type. Research data were obtained through observation and interviews.
The results of the study show that although there is a commitment from the Wonosobo Regency Government through regulations and pilot implementations, the execution of the GCC is still not running optimally. Four main challenges were identified: limited human resource (HR) competencies, inadequate supporting facilities, suboptimal readiness of information technology systems, and a lack of QRIS merchants.
To overcome these obstacles, the suggested solutions include enhancing HR capacity, strengthening information technology infrastructure, cooperating with banks and digital payment providers, and encouraging local businesses to become QRIS merchants. These findings highlight that the success of GCC implementation is not solely determined by formal policy but also by technical readiness, the competence of government personnel, and a supportive digital ecosystem.
Downloads
References
Adiswastika, S. & Biswan, A.T. (2024). Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi Manajemen dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. Jurnal Usaha (Unit Kewirausahaan) Pendidikan dan Non Kependidikan, 5(1), 82-93.
Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. & Fuady M.S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)), 7(2), 26-45.
Artha, N. P. M. (2021). ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah). Deepublish (CV Budi Utama).
Aslichati, L., Prasetyo, H.I.B, & Irawan P. (2022). Metode Penelitian Sosial. Universitas Terbuka.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019). Buku Pintar Kartu Kredit Pemerinta. Jilid #2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Hutabarat, D. D., Winarno, W. & Diananto, R. (2021). Kartu Kredit Pemerintah: Transformasi Sistem Pembayaran Pemerintah. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/99183/pp-no-50- tahun-2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/113661/pmk-no-178pmk052018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/113704/pmkno-196pmk052018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/233409/permendagri-no-79-tahun-2022.
Said, A. & Sutiono. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Jurnal Manajemen Perbendaharaan. 2(1), 17-34.
Sulaeman, A. S. & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah : Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. JRAM (Jurnal Riset dan Aplikasi:Akuntansi dan Manajemen), 5(2), 187-198.
Winarno, W., Hutabarat, D. D. & Diananto, R. (2021). Manajemen Kas Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Yadnya, I. D.S.A. (2022). Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. JII (Jurnal Impresi Indonesia), 1(2), 164-170
