ANALYSIS OF REPORTING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY IN DAWUAN KALER VILLAGE SUBANG REGENCY FOR 2022 FISCAL YEAR

  • Syifa Salsabila Muslim STIE Sutaatmadja
  • Syifa Naylla Az-Zahra STIE Sutaatmadja
  • Nanda Ayu Triani
  • Tri Sandi Eka
Keywords: Village Financial Management, Village Financial Reporting, Village Financial Accountability, Permendagri No. 20 of 2018

Abstract

Village financial management is the whole of activities that include aspects of planning, implementing, administering, reporting and accountability of village finances. Village financial management is considered good based on the ability of its human resources to manage and in accordance with existing regulations. Village Financial Management is regulated in the Regulation of Permendagri No. 20 of 2018. The purpose of this study is to analyze the suitability of Village Financial Reporting and Accountability conducted by Dawuan Kaler Vilage Subang Regency with the 2022 budget year, in the process of analyzing this suitability will be compared between Reporting and Accountability Village Finance in Dawuan Kaler Village Subang Regency with Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management. The data that has been collected is analyzed and presented with a qualitative descriptive research method. The results of the study showed that the village head office of Dawuan Kaler at the village APB Reporting stage didn’t comply with Permendagri No. 20 of 2018 while at the village APB Accountability stage, the Dawuan Kaler Village Head Office is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

References

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Afriani, S dan Ferina, I. Z. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. Jurnal Akuntansi UNIHAZ:JAZ. Vol. 3 (2). Hlm: 117-127.
Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. Vol. 2 (2). Hlm: 127-133.
Buku IV, Petunjuk Teknis Operasional: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021.
Husein, H dan Latue, M. D. 2022. Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura. Vol. 2 (2). Hlm: 81-94.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR - RI Ke Kabupaten Subang Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022.
LMS SPADA Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Data dan Sumber Data Kualitatif.
Lumingkewas, S. G., et. al. 2022. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA). Vol. 9 (1). Hlm: 163-172.
Mang yono. 2016. Profil Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan (mangyono.com). Diakses pada tahun 2016.
Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra. 2021. Metode Penelitian. Sleman, DI Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Mersa, A. N dan Suriadi, M. 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Vol. 16 (2). Hlm: 124-137.
Muhammad Anwar. 2020. Pengantar Dasar Ilmu Manajemen Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
Nafidah, N. L dan Anisa, N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10 (2). Hlm: 273-288.
Nofitasari, D. M. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Other Thesis, Universitas Darma Persada.
Nurul Ulfatin. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasi. Malang: Media Nusa Creative.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Rahmat, Junaidi. 2018. Arti Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. JDIH Prov. Kalteng. Diakses pada 05 Juli 2018.
Samiaji Sarosa. 2021. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sleman, DI Yogyakarta: PT Kanisius.
Siti Nur Hanifah. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kantor Kepala Desa Kepandean. Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 (1). Hlm: 82-95.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wahjono, I. S. 2022. Struktur Organisasi. Bahan Ajar Perilaku Organisasi 2, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Yondaningtiyastuti, S. 2022. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK). Vol. 4 (3). Hlm: 177-190
Published
2023-12-02