PENDAMPINGAN PEMBUATAN NPWP UNTUK PEGAWAI PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG SUBANG

Authors

  • Indah Umiyati STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
  • Hanapiah Rahmalia STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
  • Icih Icih STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
  • Bambang Sugiharto STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
  • Asep Kurniawan STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia
  • Panji Agnyoto STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Keywords:

NPWP, kepatuhan pajak, pendampingan pajak, PT. PNM Cabang Subang.

Abstract

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kewajiban bagi setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Subang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perpajakan pegawai, namun masih banyak pegawai yang belum memiliki NPWP akibat kurangnya pemahaman, akses informasi, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan pembuatan NPWP ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak, memfasilitasi proses pembuatan NPWP, meminimalisir kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan pajak pegawai. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi koordinasi dengan manajemen perusahaan, sosialisasi, serta pendampingan langsung dalam proses pengajuan NPWP. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan pegawai dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menjaga reputasi dan hubungan dengan otoritas pajak. Keberhasilan program ini membuka peluang untuk direplikasi di cabang lain atau perusahaan serupa guna meningkatkan kepatuhan perpajakan secara luas.

References

Amalia, M. R., Murdiati, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., Amirah, A., Susilawati, A. D., Handayani, A., & Hapsari, B. D. (2023). EDUKASI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK: NIK MENJADI NPWP. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 8455–8461.

Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. Intervensi Komunitas, 1(1), 57–64.

Fuadi, A., Wirjawan, T. W., Setyawan, W., & Ramadhan, F. (2024). Pendampingan Pemadanan Nik Dan Npwp Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pelita Pengabdian, 2(1), 60–65.

Habibah, M., Maharany, I. D., Cahya, B. T., & Fitria, Z. (2024). Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati.

Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ( Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(1), 59. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498

Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nugroho, Y. A. B. (2019). Pelatihan dan Pengembangan SDM: Teori dan Aplikasi. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Sari, D. P., Purwanto, M., Esa, A. O., & Kristina, N. (2023). Harmonisasi Identitas Pribadi dan Pajak Melalui Pemadanan NIK dan NPWP dalam Pendampingan SPT Tahunan WPOP. Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 570–574.

Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Liabilitas, 9(2), 10–21.

Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia. Merdeka Kreasi Group.

Triandani, S., Anggriani, I. V., Arisandy, N., & Muat, S. (2024). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru. Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(02), 63–68.

Zahidah, C. (2010). Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan.

Downloads

Published

2025-02-27

Issue

Section

Articles